Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) Pengadaan Jasa Konsultansi: Jenis/Bentuk Peraturan: Surat Edaran Kepala LKPP: Singkatan Jenis: Nomor: 3: Tahun: 2022: Tanggal Ditetapkan: Selasa, 25 Januari 2022: Diunduh Sebanyak: 5.409 kali: Tipe Dokumen
E katalog - Download as a PDF or view online for free. 3. Latar Belakang • Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006) • Kasus korupsi pengadaan BJP sebanyak 38% dari kasus yang ditangani oleh KPK (Lap Tah KPK 2012) • Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan
Perka LKPP 12 Tahun 2021 Perka LKPP 4 Tahun 2021 Perka LKPP 17 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (49) Perpres 16 2018 “Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu”.
Hp /WA. 0812 8987 7773 – 0853 6872 7772. Catatan: Kontribusi : Rp. 6.000.000,-. * ( syarat ketentuan berlaku ). Fasilitas Peserta: – Pelatihan selama 2 hari + Ujian 1 Hari. – Perlengkapan Ujian Sertifikasi PB/JP Berbasis Komputer. – Menginap 4 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap) – Tanda Peserta Bimtek.
Selanjutnya pada angka 4.2.14 huruf c Lampiran II Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, disebutkan bahwa dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
Peraturan Lkpp Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa - Keputusan Ketua LKPP Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Nomor 22 Tahun 2015 Petunjuk Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Negara Nomor 13 Tahun 2013 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Perka Keputusan LKPP Nomor 22 Tahun 2015 disahkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Umum di
Keputusan Kepala LKPP: Singkatan Jenis: Nomor: 122: Tahun: 2022: Tanggal Ditetapkan: Jumat, 01 April 2022: Status Peraturan Status: Mencabut : Surat Edaran Deputi II Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Negosiasi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedomanb3EXmpC.
